Permasalahan ACEH Bidang POLITIK & EKONOMI

ga2 Era Perdamaian & Pembangunan

Disadari bahwa MoU Helsinki, gerbang bagi masyarakat Aceh untuk keluar dari situasi teror dan kekerasan yang telah berlangsung selama 3 dekade. MoU Helsinki merupakan modal politik masyara-kat Aceh untuk mengelola kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia sehing-ga terbebas dari perangkat kemiskinan dan ketidakadilan. MoU Helsinki menjadi dasar bagi terbentuknya kohesi dan formasi social yang lebih integratif serta menjadi dasar penyusunan sistem pemerintahan Aceh yg demokratis &sistem pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sebagai hasil MoU Helsinki, Aceh kini masuk dalam era perdamaian. Era Perdamaian tersebut ditandai oleh demiliterisasi, perombakan konfigurasi elit pemerintahan dan politik di Aceh, kehadiran Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh sebagai dasar konstitusional dalam perwujudan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Selain perdamaian, MoU Helsinki juga mengantar Aceh dalam suatu masa transisi. Ciri masa transisi ditunjukkan oleh surutnya sistem politik otoriter yang oligarkis dan mulai berkembangnya sistem politik yang demokratis dan sebagaimana menjadi fenomena umum pada masa transisi, bentuk dan sistem politik serta ekonomi Aceh belum mempunyai wujud yang pasti. Dalam konteks fase transisi tersebut, sesungguhnya masyarakat Aceh berada dalam suatu situasi antara kekhawatiran dan harapan. Masih menonjolnya kekha-watiran antara lain karena masih beredarnya senjata ilegal ditangan pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan oleh kerapnya peristiwalaksi kriminal perampokan dan pembunuhan bersenjata api.

Kekhawatiran ini muncul karena memang masih memerlukan waktu, keikhlasan dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan berkem-bangnya proses reintegrasi secara lahiriah dan batiniah dengan lebih mengedepankan rasa persaudaraan yang men-dalam. Selain kekhawatiran, pada saat yg bersamaan berkem bang harapan-harapan yang menunjukkan optimisme masyarakat untuk meng-hadirkan Aceh Maju. Harapan itu ditandai oleh adanya sirkulasi pemimpin, suasana social politik lebih demokratis, ruang gerak dan partisipasi terbuka, serta keamanan yang perlahan-lahan membaik yang kesemuanya akan memungkinkan perbaikan situasi perekonomian.

Pada sisi lain, betapapun pesatnya perubahan Aceh, periode transisi Aceh juga menyisakan sejumlah agenda yang perlu menjadi tantangan dan perundingan bersama seperti : penduduk miskin, pengangguran, khususnya dari kalangan profesional yang kehilangan alat-alat produksi pasca Tsunami. Pasalnya, jika masalah-masalah itu tidak cepat mendapatkan penyelesaian dari otoritas pemerintah yang berlaku, maka masalah-masalah tersebut bisa mendeligitimasi pemerintah. Dan tentu saja dapat mengurangi tingkat keyakinan masyarakat terhadap efektivitas perdamaian yang telah diupayakan dengan susah payah.

Sejumlah harapan dan peluang yang telah ditempatkan bagi kemajuan Aceh dimasa depan tentu saja akan menghadapi tantangan dan kendala yg tidak mudah. Sebut saja antara lain : Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami yang kurang memuaskan, efektifitas kerja Badan Reinteg rasi Aceh (BRA) yang masih harus ditingkat kan, minimnya lapangan pekerjaan, mahalnya harga barang dan jasa, problem kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan, semangat nasiona lisme ke-Indonesia-an perlu terus ditumbuh kembangkan secara meluas dan lain-lain.

Untuk memacu pembangunan, Pemerintah Aceh perlu segera merencanakan secara baik dan kompre hensif pengembangan infra-struktur Aceh, meliputi fisik, ekonomi, sosial. dan budaya untuk mendukung arus investasi ke Aceh. Kunci keberhasilan pembangu nan di Aceh setelah masalah keamaan terselesaikan adalah: pertama mampu memiliki birokrasi yang kuat dan bersih, yaitu birokrasi Aceh yang bersedia tampil beda dart birokasi Indonesia pada umumnya, dan kedua mampu merencanakan infrastruktur secara baik, kom-prehensif dan efisien. Bersamaan dengan perbaikan birikrasi Pmerintah Aceh harus bisa mengusahakan penghasilan PNS yang memadai dengan memberikan tunjangan daerah otonomi khusus (TDOK) sampai pada taraf pengha silan yang wajar. Bersamaan dengan itu pula Aceh member-lakukan syariat Islam bagi mereka melakukan penyimpangan/ korupsi. Pelayanan yang murah dan mudah adalah kunci utama bagi perekonomian Aceh untuk dapat tumbuh, berkem bang dan mampu bersaing di pasar lokal, nasional, regional, dan global. Pemerintah, cendekiawan dan para ulama Aceh harus membentuk perilaku masyarakat yang kondusif bagi immigrasi Capital dan Entrepreneur ke Aceh, serta sekaligus menjamin lingkungan ekonomi Aceh memberikan mamfaat ekonomi (Net Economic Welfare) yang positif bagi rakyat Aceh.

Harga-harga komoditi pertanian bahan makanan juga dapat dan harus dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan Indonesia yang agraris dan memiliki lahan nasional yang luas dan subur. Term of Ti•crcle produk pertanian terhadap produk sektor lainnya yang selama ini memburuk dengan demikian cenderung terperbaiki. Momen ini pun harus kita antisipasi sebagai kesempatan untuk memperbaiki perekonomian dan kese-jahteraan rakyat Indonesia umumnya dan rakyat NAD khususnya.

Aceh yang tergolong wilayah yang potesial untuk meningkatkan produksi padi, komoditi-komoditi bahan makanan lainnya harus dapat memanfaatkan peluang ini dalam rangka memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat, dengan cara mendorong peningkatan kegiatan produksi, perdagangan dan teknologi pertanian kepada rakyat. Kondisi perekonomian Aceh dewasa ini berada pada posisi yang memprihatinkan, berada pada rangking ketiga termiskin di Indonesia (Kuntoro).

Permasalahan Aceh di Bidang Politik

1. Walaupun Pilkada belum didasari oleh tujuan yang luas dan jangka panjang, namun Pilkada NAD yang memenangkan pasangan Irwandi-Nazar (Calon Independen) adalah cikal bakal membangun demokrasi politik di NAD, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Gubernur/Wakil Gubernur terpilih baru diberikan harapan oleh rakyat, belum kepercayaan (Trust). Karena itu perlu ditata dengan lebih efektif untuk Pilkada yang akan datang (2012) dengan kehadiran partai lokal.

2. Penomena kompetitif demi kekuasaan dan kepentingan partai saja, perlu disempurnakan yaitu menyeimbangkan kepentingan partai dengan kepentingan rakyat, sehingga pada gilirannya kehadiran partai benar-benar milik rakyat.

3. Qanun yang telah ada, walaupun belum mengakomadasikan kepentingan masyarakat banyak, harus di sosialisasikan ke seluruh masyarakat NAD, melalui diskusi, semiloka, penataran, yg pada giliran nya hal ini dapat disempurnakan sesuai dengan kehendak masyarakat.

4. Lemahnya implementasi Good Governance Pemerintah NAD karena belum efektifnya proses pemahaman konsep dan kebijakan tersebut. Karena itu, sosialisasi Good Governance di kalangan pemerintah maupun swasta perlu di intensifkan melalui pengawasan yang efektif.

5. Pelibatan SDM potensial Aceh, baik yang ada di NAD maupun diluar NAD, perlu diberikan porsi yang besar dan seluasnya-luasnya oleh pemerintah disemua aspek. Dibentuknya berbagai lembaga, Forum, dan Asosiasi, di dukung oleh pemerintah NAD dan DPRA/DPRK sehingga memberi ruang mereka berpartisipasi dan memberikan kontri busi dalam membangun NAD yang maju, sejahtera dan bermartabat.

6. Pemahaman UU-PA dan qanun dapat dilakukan dengan penataran, diskusi, seminar, bedah kasus dan kegiatan sejenisnya, yang selanjutnya di publikasikan melalui media elektronik dan cetak.

7. Kebanggan orang Aceh akan identitasnya, dapat dilakukan melalui penggalian sejarah budaya masa lalu, situs-situs, artefak dan benda-benda sejarah; baik yang disampaikan pendidikan formal dan non-formal, termasuk melalui berbagai media komunikasi dan informasi.

8. Kebanggan orang Aceh akan identitasnya, dapat dilakukan melalui penggalian sejarah budaya masa lalu, situs-situs, artefak dan benda-benda sejarah; baik yang disampaikan pendidikan formal dan non-formal, termasuk melalui berbagai media komunikasi dan informasi.

9. Akulturasi budaya sulit di bendung, terutama dikalangan generasi muda yang lebih banyak menggunakan akal emosional mereka terhadap transformasi budaya. Budaya meniru dari budaya negara yang lebih maju merupakan trend tersendiri. Karena itu dialog interaktif dalam masyarakat perlu di galakkan dan difasiliasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

10. Mengoptimalkan penghayatan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya, adat istiadat serta penerapan syariat dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata melalui pendekatan IQ, EQ, SQ untuk membangun insan Aceh yang cerdas dan kompetitif

Permasalahan Aceh di Bidang Ekonomi

1. Aceh belum cukup kondusif bagi pengembangan ekonomi yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk belum memiliki Grand Design Pembangunan Aceh, sebagai pemandu berbagai kebijakan dan rencana pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Pemda harus mempunyai strategi pengembangan yang strategis, termasuk kanun-kanun sebagai perangkat atau alat kebijakan regional dan local bagi terlaksananya pembangunan Aceh. Seharusnya instrument kebijakan pada tingkat daerah dan lokal yang sesuai dengan kekhususan daerah ini merupakan kunci sukses Sumber ekonomi.

3. Mengisi momentum keberhasilan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2006 dan terciptanya kemanan Aceh yang kian membaik, belum ada realisasi yang riil dalam kehidupan ekonomi disana.

4. Perlunya organisasi dan karakter pelaku ekonomi dikembangkan oleh para saudagar Aceh sendiri, dengan cara adanya kerjasama tiga pihak yakni Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha (Saudagar Aceh).

5. Pembangunan pangan Aceh belum mampu meningkatkan produksi dan produktivitas usaha ekonomi, jugamenembus pasar global.

6. Belum sinerginya pucuk pimpinan pembangunan di Aceh, bagi pengambil kebijakan penuh – menjalankan roda pembangunan.

7. Hendaknya tidak perlu khawatir yang berlebihan melihat kondisi Ekonomi Aceh, tanpa adanya BRR kedepan. Memang BRR selama ini menjadi tulang punggung pemulihan pembangunan ekonomi.

8. Pemerintah NAD belum maksimal mengambil langkah-langkah pasti dan “jitu” dalam rehabilitasi-rekonstruksi mental manusia Aceh.

9. Masih sangat signifikans tampak adanya kesenjangan ekonomi antar sektor, antar kelompok, dan antar daerah di Aceh. Ini mengindikasikan kurangnya koordiansi yang dilakukan, baik langkah pemerataan pemba-ngunan, sampai pada hal merespon potensi yang perlu dikembangkan setiap daerah dengan sektor yang menonjol.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: