Arsip untuk Maret, 2009

ESTIMASI ANGKA MIGRASI RURAL-URBAN DI PROPINSI JAWA BARAT PERIODE 1995-2000

Posted in ILMU STATISTIKA on Maret 12, 2009 by winkonadi

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

piOleh : Win Konadi   (2004)

Dosen Unimus Matang, UISU Medan & STIE Kebangsaan Bireuen

ABSTRACT

Kecenderungan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain, seperti urbanisasi menurut beberapa teori (Lee, Todaro) ada kaitannya dengan pertumbuhan pembangunan bidang ekonomi.  Mereka secara jelas mengungkapkan bahwa faktor ekonomi memang memberi kontribusi besar dalam mempengaruhi orang untuk bermigrasi. Dan kecenderungan dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi.

Berkaitan dengan itulah maksud dan tujuan penelitian ini ingin lebih menjelaskan peningkatan proporsi penduduk perdesaan dan perkotaan antar dua periode (sensus) dan estimasi angka migrasi keluar dari perdesaan diperhitungkan dari laju perubahan perbandingan penduduk perkotaan dan perdesaan.

Hasil pembahasan berdasarkan data observasi yang bersumber dari Statistik Indonesia, Sensus Penduduk dan SUPAS menggunakan konsep dari Stupp (1988) maka angka migrasi keluar dari perdesaan antar dapat diestimasi antar dua periode (Sensus) pengamatan.

Kata Kunci :  Migrasi, Stupp, Sensus

Baca lebih lanjut

Iklan

Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Posted in Artikel Pribadi on Maret 12, 2009 by winkonadi
Pakar Ekonomi Kerakyatan (H. Adi Sasono) berbincang dengan Ahli Pertambangan (Dr. H. Said Aziz, MSc)

Pakar Ekonomi Kerakyatan (H. Adi Sasono) berbincang dengan Ahli Pertambangan (Dr. H. Said Aziz, MSc)

Oleh    :   Tarmizi Abbas  & Win Konadi Manan

Abstrak

Demokrasi politik merupakan syarat bagi berjalannya  demokrasi ekonomi. Pelaksanan demokrasi ekonomi akan terwujud bila terdapat kesejajaaran antara sistem politik dan sistem ekonomi.  Dalam sejarah perekonomian nasional, semangat demokrasi ekonomi sering dilanggar oleh menjurusnya sistem ekonomi nasional baik ke arah ekonomi kapitalistik atau ke sistem ekonomi terpusat. Sistem  Ekonomi Kerakyatan yang bercirikan penegakan keadilan demokrasi ekonomi dan pemihakan terhadap yang lemah merupakan landasan dan sekaligus sebagai sarana bagi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pilar utama demokrasi ekonomi.

Kata Kunci: demokrasi politik, demokrasi ekonomi, sistem ekonomi kapitalis, sistem   ekonomi terpusat dan sistem ekonomi kerkayatan

Dr. Tarmizi Abbas, Ir, MS., adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, NAD.

Win Konadi Manan. Drs., M.Si., adalah Magister Demografi UI. Dosen UNIMUS MATANG, UISU Medan, STIE Kebangsaan Bireuen, NAD

Baca lebih lanjut

SINGKIL BERPOTENSI LADANG LOGAM

Posted in Uncategorized on Maret 11, 2009 by winkonadi

Dr. Said Aziz, MSc  (Caleg DPD NAD RI : 2009-2012)

Dr. Said Aziz, MSc (Caleg DPD NAD RI : 2009-2012)

Dr. Said Aziz, M.Sc

S a r i : Kabupaten Singkil, di Propinsi NAD, terletak pada morfologi perbukitan sedang sampai terjal dan pedataran. Dari aspek geo- logis, daerah ini ditempati oleh batuan Kuarter sampai pra Tersier. Pada umumnya batuan yg tersingkap beru pa batuan sedimen, gunung api dan malihan yang sebagian telah terminerali-sasikan. Ini terbukti dari hasil analisis laboratorium Pusat Survey Geologi Bandung, bahwa ada kecenderungan bebatuan di Kab. Singkil terdapat kandungan unsur besi (Fe) cukup tinggi berkisar antara 25 % sampai 61 %, sedangkan kandungan logam lainnya seperti tembaga (Cu), timbal (Pb), seng (Zn), mangan (Mn), titan (Ti) dan emas (Au) dalam kadar yang rendah. Batuan yang mengandung unsur besi tersebar cukup luas terutama dalam Formasi Sibolga sebagai endapan sedimenter. Batuan yang mengandung unsur logam lainnya dengan kadar cukup baik seperti Pb, Zn, dan Mn terdapat di daerah hulu Sungai Sarkea dan Sungai Penungtungan. Daerah ini mempunyai kandungan besi yang dianggap berpotensi.

Baca lebih lanjut

Permasalahan ACEH Bidang POLITIK & EKONOMI

Posted in Artikel Pribadi on Maret 2, 2009 by winkonadi

ga2 Era Perdamaian & Pembangunan

Disadari bahwa MoU Helsinki, gerbang bagi masyarakat Aceh untuk keluar dari situasi teror dan kekerasan yang telah berlangsung selama 3 dekade. MoU Helsinki merupakan modal politik masyara-kat Aceh untuk mengelola kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia sehing-ga terbebas dari perangkat kemiskinan dan ketidakadilan. MoU Helsinki menjadi dasar bagi terbentuknya kohesi dan formasi social yang lebih integratif serta menjadi dasar penyusunan sistem pemerintahan Aceh yg demokratis &sistem pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sebagai hasil MoU Helsinki, Aceh kini masuk dalam era perdamaian. Era Perdamaian tersebut ditandai oleh demiliterisasi, perombakan konfigurasi elit pemerintahan dan politik di Aceh, kehadiran Undang-Undang No. 11 tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh sebagai dasar konstitusional dalam perwujudan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Baca lebih lanjut