MEMBANGUN BANGSA YANG BERMARTABAT

T.M.Aryadi bersama Pakar Geologi/Pertambangan Dr. Said Aziz dan Ahli Kebumian ITB ; Dr. T.Abd Sanny

T.M.Aryadi bersama Pakar Pertambangan : Dr. Said Aziz dan Ahli Kebumian ITB ; Dr. T.Abd Sanny

Oleh : Teuku M. Aryadi

Pada artikel ini,  saya mencoba menggambar kan secara garis besar peta masalah bangsa, tantangan globalisasi, dan bagaimana memba- ngun bangsa yang bermartabat. Membahas topik  mem- bangun bangsa yang bermartabat tentu sangat luas, dapat ditinjau dari berbagai aspek baik filosofis, historis hukum, politik, sosial budaya, dan sebagaimya.
Pada kesempatan ini, saya ingin menyoroti dari aspek filosopinya, yaitu kemana bangsa ini akan dibawa atau bangsa seperti apa yang dicita-citakan (dibentuk?).  Pertanyaan tersebut di atas sebenarnya telah dijawab oleh Undang-Undang Dasar 1945, pada pembukaan dinyatakan Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana yang dimaksud di atas (Setia,AP, 2006), menyatakan bahwa segala penyelenggaraaan negara harus didasarkan pada ideologi: negara PANCASILA, dengan demikian apapun yang dilakukan oleh bangsa musti berprikemanusiaan (humanisme), berkebangsaan (nasionalisme), berkerakyatan (demokratik), berkeadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang religius (berkesolehan sosia). Dengan demikian jelaslah bahwa nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi indikator martabat (derajat) bangsa Indonesia.

1. Kegagalan Membangun Bangsa
Sudah lebih dari 60 tahun, sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia meraih kemerdekaan dan melepaskan diri dari kolonialisme. Dalam proses mengisi kemerdekaan, berbagai peristiwa yang heroik dan romantik yang terkadang berdarah untuk membangun identitas, karakter dan martabat ke-Indonesiaan telah terjadi.
Peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta, RMS, DI-TII, Papua Merdeka dan GAM, merupakan kritik keras dalam upaya membangun bangsa atas dasar kebijakan pusat; begitu juga kritik yang dilakukan kaum muda mahasiswa, seperti Gerakan Mahasiswa Angkatan 66, Angkatan’74, Angkatan’77/78, Angkatan’98 (reformasi) hingga saat ini merupakan gerakan moral mengkritik kebijakan pusat yang kurang tepat dalam membangun bangsa yang bermartabat.
Kita harus belajar dari sejarah bangsa sendiri, kata orang pintar. Kebijakan pusat yang sentralistik, yang mengabaikan potensi dan keberagaman daerah termasuk budaya adalah sesuatu yang prinsipal dan fatal, karena cenderung otoriter.
Saat ini disadari atau tidak, kita mengikuti arus globalisasi yang didukung neo-kapitalisme dan neo-liberalisme, bangsa kita nyaris tak lagi memiliki ideologi dan identitas kebangsaan bahkan mertabatnya.
Jika pada pemerintahan Soeharto, Pancasila cenderung digunakan sebagai alat dan jargon-jargon politik, saat ini Pancasila hampir tidak terdengar lagi tenggelam dalam hiruk-pikuknya kapitalisme.
Kita terjebak pada Grand Skenario Internasional, bahwa seolah-olah  kapitalisme-lah yang mampu memajukan dan mewujudkan cita-cita suatu bangsa yaitu kesejahteraan negara, bukan azas kerakyatan.
Membangun Komitmen : Proklamasi ke-2
Sejarah telah mengajarkan kepada kita, bahwa kapitalisme memang mampu memajukan dan mensejahterakan suatu bangsa, tetapi hanya golongan tertentu dalam masyarakat bangsa, yaitu para pemilik modal dan elite tertentu. Hal ini tentu tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Jika pada tahun 1945 Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia manyatakan Kemerdekaan, bebas dari kolonialisme; maka saat ini bangsa Indonesia mentatakan Proklamasi ke-2, yaitu bebas dari neo-kapitalisme dan neo-liberalisme.
Semua potensi bangsa, siapapun dia, dari manapun asalnya, duduk bersama membangun komitmen tersebut. Pemimpin Formal (eksekutif, leguislatif, yudikatif) dan pemimpin non-formal (tokoh masyarakat, ulama, pendeta, dan lain-lain). Duduk bersama dari pusat sampai daerah menyatakan sikap bersama (rembug nasional) dan melakukan gerakan sosial untuk mendorong masyarakat membangun komitmen ke-Indonesiaan yang bermartabat, sehingga tidak mudah diombang-ambing oleh kepentingan negara barat (Eropa).

2. Membangun Kompetensi : Keunggulan Bangsa
Saya tidak terperanjat lagi, pada saat mendengar paparan (MS. Priadana, 2006) pada suatu semiloka baru-baru ini di Bandung. Ia memaparkan fakta multi krisis : posisi Indonesia dalam berbagai aspek saat ini sedang berada dalam keadaan yabg sangat terpuruk. Sebagai ilustrasi data daya saing bangsa pada tahun 2002 menurut World Economic Forum, United Nation Development Program, General Competitive Report menunjukkan :
a.  Daya saing bangsa : urutan ke-49 dari 49 negara berkembang.
b.  Daya saing sumber daya manusia (SDM) : urutan ke-48 dari 49 negara berkembang.
c.   Human Development Index (HDI): urutan ke-112 dari 117 negara.
d. Tingkat produktivitas : urutan terendah ke-2 di Asia setelah Bangladesh.
e.  Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) : urutan ke-2 di dunia.
f.  Daya tarik investasi : urutan terakhir di ASEAn.

Melihat laporan ini, bagaimana perasaan dan akal sehat kita mendapat kenyataan ini, tersinggung ?, malu ?, marah ?, dimana martabat kita sebagai suatu bangsa ?
Kita harus bangkit dengan membangun kompetensi SDM bangsa melalui pendidikan yang berbasis pada kerakyatan. Pendidikan yang berbasis pada kerakyatan dimengertikan sebagai pendidikan yang bisa diakses oleh rakyat dengan kata lain diterima, dijalankan dan dinikmati oleh rakyat tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan strata (Ki Supriyono, 2006).
Aksesibilitas pendidikan oleh rakyat tersebut menjadi penting, karena pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan. Pada pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas 2003 menyebutkan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu; sedangkan ayat 5 pasal yang sama menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Jika kita amati realitas penyelenggaraan dewasa ini belum berbasis pada kerakyatan karena terdapat diskriminasi. Kita melihat ketidakadilan, ketidakmerataan antara pendidikan di Jawa dengan di luar Jawa, kota dengan desa, kebanyakan dari penduduk justru belum mendapat pelayanan pendidikan yang bermutu. Tempat sekolah yang sangat sederhana, bahkan sebagian rusak berat, guru yang tidak profesional, dosen yang underqualified, dan sebagainya. Dana untuk pendidikan 20% dari APBN baru sekedar keinginan, realisasinya entah kapan.
Hasil penelitian Sub Komisi Ekosobkomnas HAM dengan LBH pendidikan (J. Darmanik, 2006) ternyata terdapat pelanggaran hak atas pendidikan melalui Undang-Undang yang diterbitkan oleh DPR dan pemerintah. Disadari atau tidak, pemerintah dan DPR RI telah melanggar HAM atas pendidikan.
Membangun kompetensi bangsa melalui pendidikan berbasis kerakyatan, memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk memperoleh pendidikan dimanapun dan pada orang manapun. Pemerintah harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk memperoleh hak atas pendidikan sepanjang hayat, begitu juga masyarakat penyelenggara pendidikan. Tidak seperti sekarang hanya penduduk yang punya uang bisa sekolah termasuk pada sekolah unggulan. Pendidikan telah menjadi industri dimana fungsi pendidikan telah berubah dari pembentuk kepribadian bangsa menjadi wahana pencetak manusia sebagai alat produksi, sumber daya, investasi dan modal yang dibutuhkan oleh para pemilik modal untuk memenangkan proses persaingan akumulasi modal (Setia. AP, 2006). Dengan demikian pengelolaan pendidikan telah menggunakan pendekatan kapitalisme dalam  mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemerintah harus memanfaatkan secara efisien, efektif, dan produktif dana APBN 20% untuk pendidikan, dan memberiakan kebebasan daerah untuk membangun kompetensi penduduk (daerah) melalui pendidikan yang berbasis kerakyatan, budaya, potensi, dan kebutuhan daerah dengan seluas-luasnya, tanpa keharusan penyeragaman, walaupun perlu standarisasi nasional.
Prinsip Bhineka Tunggal Ika perlu dikembangkan secara optimal, bukan prinsip persatuan dan kesatuan yang sempit menurut kacamata pemerintah pusat ?
Lantas mau tidak kita berubah untuk membangun bangsa yang sesuai dengan harkat dan martabat kita ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: